pasal pengrusakan tanaman. Kepada terdakwa atas perkara no 266/Pid. pasal pengrusakan tanaman

 
 Kepada terdakwa atas perkara no 266/Pidpasal pengrusakan tanaman  1

Peradilan Tata Usaha Negara. 12 Tahun 1992 TentangBudidaya Tanaman Jo Pasal 60 ayat 2 huruf f dan i UU No. bahwa penerapan hukum pidana terhadap kasus pengrusakan terhadap barang ini yakni Pasal 406 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dan pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum. Pasal 45B UU 19/2016. Peradilan Tata Usaha Negara. B/2014/PN. B/2018/PN Smn)”, yang disusun sebagai salah satu syarat. polri. Pasal 28I ayat 2 “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 25 (1) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilaksanakan oleh: a. 8. Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja. Contoh Peletakan Garis Transek yang. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. pemberantasan perusakan hutan; c. 5 dari 10 hal. 372. H. 158 kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan. U. PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran. (2) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari : a. Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tata cara peruntukan barang bukti. Peradilan Tata Usaha Negara. com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar buka suara terkait kekawatiran ancaman kerusakan hutan setelah disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. [2] Pasal 33 jo. Dasar Hukum. (2) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 3 (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Dengan Persetujuan Bersama 1 / 60 Mereka didakwa dengan Pasal 107 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berbunyi: “Setiap orang secara tidak sah yang melakukan penebangan tanaman dalam kawasan. Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 412 KUHP. Unsur melawan hukum yang bersifat subyektif, beberapa contohnya terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 369 KUHP tentang pengancaman, dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. 2. 1. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Putus : 19-04-2016 — Upload : 10-11-2016. com. Pengrusakan barang orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum yait u diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Pemanfaatan kawasan pada hutanKuasa hukum M Noer, Yusril Sabri saat diwawancarai terkait kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengrusakan tanaman Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau, Selasa (22/8/2023). Pasal 170 KUHP, juga masalah dengan hak asasi manusia khususnya yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, frasa “dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” dalam Pasal 21 juga mengandung ketidakpastian hukum. Barangsiapa. Berdasarkan pasal 1576 KUHPerdata, jual beli tidak memutuskan sewa menyewa yang telah ada. 41 Tahun 1999), yaitu hutan yang didasarkan pada kegunaannya. jenis tanaman yang disesuaikan dengan kawasan hutan; dan b. xxxiv. Peninjau. Pasal 32 UU 2/2012. Biasanya penyidik akan menuntut pelaku berlandaskan dengan Pasal 385 KUHP ayat 1 yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah. Alfian Anhan Orlando Abstrak Penelitian. [2] Pasal 33 jo. Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP serta pasal pasal dari Undang undangNo. Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) diamanatkan tentang penyusunan Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian. Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadilan Pajak. Apa itu Pasal Pengrusakan Tanaman? Pasal pengrusakan tanaman adalah ketentuan hukum yang menetapkan sanksi bagi pelaku yang melakukan tindakan merusak atau menghancurkan tanaman milik orang lain. Pengadilan Pajak. Dakwaan Pertama : Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) UU No. Pasal 45 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 000, (tiga juta lima ratusribu rupiah) dan tanaman pisang, ketela, melon dan kedelai rusak dan mati. Yang diatur oleh Pasal 551 KUHP adalah apabila seseorang tanpa hak berjalan atau berkendara di atas tanah yang dipasang papan larangan atau tanda bahwa dilarang masuk oleh orang yang berhak atas tanah tersebut. Pengrusakan Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau. PeraturanPenghancuran atau Pengrusakan Dalam Bentuk Pokok. 2. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sebagai pelaksanaan Pasal 43 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu mengatur alat dan mesin budidaya tanaman dengan Peraturan. 2. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 2. PeraturanPenyerobotan Tanah Ada di Pasal 385 KUHP. . Menurut pasal 406 KUHP, setiap orang yang merusak tanaman milik. PP ini mengatur mengenai rehabilitasi yang dilakukan melalui kegiatan Reboisasi, Penghijauan, serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif, sipil teknis, dan kimiawi pada Lahan Kritis dan tidak produktif, serta kegiatan Reklamasi Hutan yang meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dengan vegetasi Hutan yang. . Kemudian, apabila tindak pidana pengrusakan itu dilakukan bersama-sama dengan orang lain, yakni jika yang melakukan hal tersebut lebih dari 1 (satu) orang, maka dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau. Penegakan Hukum, Pencegahan, Pemberantasan Pengrusakan Hutan. A. (3) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin Menteri. 12 Tahun 1992 TentangBudidaya Tanaman Jo Pasal 60 ayat 2 huruf f dan i UU No. 4. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh). tumbuhan mangrove yang ada, hitung jumlah individu setiap jenis, dan ukur lingkaran batang setiap pohon mangrove setinggi dada, sekitar 1,3 meter (Gambar. Pasal 12 huruf i UU 20 tahun 2001. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. Hal tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan. Berikut isi dari Pasal 385: 1. Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kategori “Tindak pidana ringan”, karena kerugian yang dialami oleh Sdr. Sobat Citarum, pelaku pencemaran lingkungan ternyata hukumannya terbilang tidak main-main. 3. , Memperhatikan Pasal 406. Perumusan Masalah: “Bagaimana. Lebih lanjut, masih terkait dengan Pasal 406 KUHP, seperti yang dijelaskan oleh Soesilo di atas,. 3 Tahun 2021 Pasal 22. Pasal 521 UU 1/2023. Pemerintah menyelenggarakan penelitian di bidang budidaya tanaman yang diarahkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, tangung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata. Menghilangkan Barang Bukti Terancam Pidana Penjara, Begini Aturannya. 3. Oleh karena itu, apabila Anda benar mempunyai bukti sertifikat hak milik atas tanah, maka di atas tanah. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Tumbuhan, hewan benda-benda lainnya, dan nutrisi tumbuhan ditransfer ke arah daratan. Namun tidak menyebut jelas nisan salib. 000,-, maka pasal yang akan digunakan. Pasal 63 ayat 1. (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam PasalPeradilan Tata Usaha Negara. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau. Dalam RUU, gangguan terhadap pemakaman dan jenazah diatur empat pasal, yakni Pasal 312-315. tanaman, namun dalam undang-undang tersebut tidak dapat mengakomodasikan secara penuh “keperluan” mengenai varietas tanaman baru. a. Dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja, sejak hasil penilaian dari penilai disampaikan kepada. dimana juga diproses sebagai pelanggaran pasal pengrusakan tanaman, merupakan sebagian kecil fenomena ironis tersebut. Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak. Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat. Anggraeni Arif, 2010. Setelah keluarnya putusan MK tersebut, pasal 160 KUHP diubah menjadi delik materiil yang artinya penghasut baru bisa terkena hukum pidana ketika terdapat akibat dari penghasutan. SAMHUTANI Desa Pemusiran Kec. Penyidik Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra), melimpahkan kasus kerusakan lingkungan dan kerusakan hutan di Karawang ke. Pengadilan Pajak. Peradilan Tata Usaha Negara. Perbuatan penghasutan. dimana juga diproses sebagai pelanggaran pasal pengrusakan tanaman, merupakan sebagian kecil fenomena ironis tersebut. perkebunan; s. Pasal 3 Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk memenuhi pengerusakan tanaman tersebut tidak lebih dari Rp. 12 Tahun 1992Tentang Budidaya Tanaman, yang. 1. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pengaturan hukum tindak pidana pengrusakan dan penghancuran benda dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Buku II KUH Pidana, BAB V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang. Pengadilan Pajak. Indonesia, Pemerintah Pusat. 3478 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a. Jenis tindak pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Perpu 51/1960 merupakan tindak pidana Pelanggaran bukan Kejahatan. CONCURCUS IDEALIS : Yakni menurut Hog Rad adalah satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana, dalam hal yang demikian yang diterapkan hanya satu norma pidana yakni yang ancaman hukumannya terberat. B/2021/PN Kbj dikenakan melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa Lima pohon tanaman kemiri yang ia rawat dirusak oleh terduga pelaku. Demikian benang merah yang diungkapkan Koordinator. Bila dicermati lebih jauh ternyata UU Cipta Kerja juga memuat aturan baru maupun perubahan pasal yang memperlonggar bahkan cenderung memberikan ruang bagi bagi pengurangan (deforestasi) dan penghancuran kawasan hutan (degradasi). Ulasan Lengkap Azas Horizontal dalam Hukum Agraria . Pasal 167, Pasal 389 KUHP, serta PRP UU No 51 Tahun 1960 jelas ada nya larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak. Dalam pasal untuk menjerat pelaku pengrusakan barang orang lain dalam bentuk undang-undang KUHperdata ini terdapat dalam nomor 406. Pasal 385 termasuk ke dalam Buku 2 KUHP, khususnya Bab XXV tentang Perbuatan Curang. Pengertian perseroan terbatas (“PT”) dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan. Sejumlah kalangan menilai, pasal di omnibus law menghilangkan kewajiban. Pelaku jika terbukti bersalah dapat diganjar hukuman penjara paling lama tiga tahun dan denda paling tinggi Rp 3 miliar. id - Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkaitan dengan perbuatan tidak menyenangkan, khususnya mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Undang Undang No. Pengadilan Pajak. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan. Jenis Tanaman Kayu-kayuan adalah jenis-jenis tanaman hutan yang menghasilkan kayu untuk konstruksi bangunan, meubel, dan peralatan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Jokowi menyampaikan, sedikitnya ada 12 juta hektare lahan yang menanti untuk didistribusikan ulang ke masyarakat. Padahal dijelaskan didalam pasal 170 KUHP bahwa setiap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan secara terang-terangan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. . Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 2. Jo Pasal 16 UU No. itu Pasal 406 ayat (1) KUHP ataukah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan tidak diuraikan unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengrusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 ayat (14) UU No 23 Tahun 1997 yang sebagaimana di ubah dengan UU No. Mencuri berarti mengambil milik orang lain. Pasal 28I ayat 4 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. [4] Pasal 33 UU. Catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan ada 3. Penyerobotan Tanah dari Perspektif Pidana. pengerusakan tanaman tersebut tidak lebih dari Rp. PeraturanP E N J E L A S A N UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1992. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah,. BAB XXIX TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG DAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Perusakan dan Penghancuran Barang Pasal 521. 250,- dikenakan Pasal 407. Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut. Baik dalam bentuk kurungan atau juga dalam pemberian sanksi berupa denda. Pemeliharaan. Berlangganan Pro. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Anggraeni Arif, 2010. Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018 JURNAL ILMU HUKUM ISSN : 2087-8591 120 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakanBerikut ini perincian pasal tindak pidana yang dihapus dari draf terbaru RKUHP versi 9 November 2022. Pada kasus pengrusakan pasal yang dipakai sesuai dengan ketentuan pasal 406 KUHP seseorang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan barang sesuatu merupakan milik orang lain maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Dasar hukum UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan. Bercak-bercak ini bisa membuat daun rusak, namun tanaman tidak akan benar-benar mati. 2. com - Banyak tanaman hias dan tanaman yang dapat dimakan menampilkan bintik-bintik gelap yang tampak nekrotik pada daunnya. 500. I. [2] Dengan kata lain, pihak yang berhak itu adalah warga masyarakat penguasa atau pemilik tanah yang akan. Beberapa kebiasaan tersebut dapat membuat lapisan ozon semakin meningkat dan memberi dampak yang sangat besar. Hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, adalah sebagai berikut:. Pasal 1. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan. 320/12/2011 tentang tim penilai pendaftaran varietas hortikultura (tp2vh). AMSAHterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan pasal 406 ayat (1) KUHP;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MILIANSYAHGULTOM ALS. Hal tersebut terdapat di dalam delik materiil atau delik yang dirumuskan bersifat materil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. dimana juga diproses sebagai pelanggaran pasal pengrusakan tanaman, merupakan sebagian kecil fenomena ironis tersebut. Peradilan Tata Usaha Negara.